JAKARTA, KOMPAS.com — Debat capres dan cawapres yang dipastikan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya menguntungkan pasangan calon tertentu. Anggota Tim kampanye nasional pasangan Megawati-Prabowo, Arif Wibowo, menyebutkan bahwa lima topik yang dipilih dalam debat tersebut cenderung menguntungkan pasangan SBY-Boediono.
"Lima topik debat kiranya cenderung mengarahkan pada topik-topik kampanye dari salah satu calon, yakni SBY-Boediono yang termuat dalam RKP 2005-2009," kata Arif, Jakarta, Rabu (27/5). Karena itu, kata Arif, perlu dirumuskan topik-topik baru. Pasangan Mega-Prabowo mengusulkan lima topik baru dalam debat ini, yakni, pertama, pemerintahan yang efektif (good governance and clean government) dan negara hukum.
Kedua, kebudayaan Indonesia, pendidikan nasional, dan pembangunan karakter bangsa dalam menghadapi tantangan global. Ketiga, membangun perekonomian bangsa dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Keempat, pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian, kelima, pembangunan Indonesia lima tahun ke depan, konsep, kebijakan, dan strategi.
Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/27/19590564/kubu.mega-prabowo.ajukan.topik.baru
Kamis, 28 Mei 2009
Mega – Prabowo Besok Deklarasi Ekonomi Kerakyatan Di Solo
Election Channel / Election Update / Kamis, 28 Mei 2009 9:18 WIB
Merasa sukses dalam deklarasi di Tempat Pembuangan Akhir di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) akan kembali menggelar acara serupa di Kota Solo, Jawa Tengah. Deklarasi akan digelar Jumat besok di depan Pasar Gede Harjonagoro, Kota Solo.
Pasar tersebut adalah pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Solo. Deklarasi ini sekaligus sebagai salah satu bentuk komitmen pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu untuk mendeklarasikan salah satu program unggulan mereka, yaitu ekonomi kerakyatan. Deklarasi ini untuk menegaskan kembali perbedaan pasangan Mega-Pro dalam paham ekonomi dengan pemerintahan saat ini: ekonomi kerakyatan melawan ekonomi neoliberal.
Panitia menyediakan 3.000 kursi untuk menampung para pedagang kecil serta petani dalam deklarasi tersebut. Tema ekonomi kerakyatan yang diusung Mega-Pro berhasil memojokkan paham neoliberal yang dinilai akan kembali dijalankan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.(DOR)
Sumber :
http://www.metrotvnews.com/
Rabu, 27 Mei 2009
10 alasan menuju neraka SBY dan tidak layak dipilih lagi:
1. Karakternya kurang tegas dan selalu ambigu dalam mengambil keputusan untuk persoalan-persoalan strategis. Contohnya, ketika SBY ditekan anggota DPR untuk beberapa kasus legislasi dia cenderung mengalah dan kompromi dengan mereka, padahal dalam Pilpres 2004 dia mendapat mandat dari rakyat lebih dari 60% suara. Kenapa mesti harus kalah dengan DPR? Mungkin ini bisa kita lihat dari profesinya dulu yang lebih banyak ditugaskan sebagai staf administrasi sehingga beliau tidak terbiasa untuk mengambil keputusan yang taktis strategis dalam waktu terbatas.
2. Dalam pemberantasan korupsi selama regim pemerintahannya terkesan “tebang pilih”. Misalnya, jika figur-figur yang akan dijadikan “tersangka” bakal berdampak politis bagi posisinya, maka SBY cenderung mengambil sikap mem'peti-es'kan kasus tersebut. Contohnya, ada beberapa menterinya yang jelas terindikasi kasus korupsi di KPU, Depkumham, Dephut, DPR, dll, tapi terkesan dibiarkan/tidak ditindaklanjuti. Karena, mungkin, nantinya akan berdampak pada posisinya. Sementara untuk kasus dijadikannya tersangka Besannya (yaitu Aulia Pohan) karena SBY sudah dalam posisi terpojok/tidak dapat berkelit lagi, setelah mendapat sorotan dari rakyat dan beberapa pakar hukum. Kenapa proses hukum dalam pemberantasan korupsi sangat lambat sedangkan bila kita tinjau dari segi amanat konstitusi seharusnya perkara korupsi adalah perkara yang harus diprioritaskan dibanding tindak pidana lainnya.
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 5%-6% selama pemerintahannya ternyata tidak berdampak apa-apa pada rakyat kecil secara mayoritas. Disinyalir yang menikmatinya justru adalah para orang kaya dan pengusaha kelas kakap, karena memang mereka yang sengaja diuntungkan secara politis maupun bisnis oleh kebijakan-kebijakan ekonomi SBY. Inilah akibat fatal dari visi ekonomi “Neo Liberal” yang dianut regim SBY, dan bukan ekonomi “Pro Rakyat”. Ini mungkin berkaitan dengan strategi politiknya ke depan untuk mempertahankan kedudukannya dengan dukungan finansial dari para pengusaha yang diuntungkan olehnya. Dan terbukti, pada pemilu legislatif 9 April lalu Partai Demokrat menjadi pemenangnya. Dan apabila negara kita terus melaju dengan angka pertumbuhan dibawah 2 digit maka untuk selamanya negara ini akan tetap miskin. Hal ini sangat paralel bila dibandingkan dengan pertumbuhan hutang yang semakin tinggi.
4. Terlalu tunduk dengan kemauan pihak asing atau negara-negara donor, sehingga posisi RI seperti didikte oleh mereka. Artinya, harga diri dan martabat kita jatuh di mata cukong-cukong asing tersebut gara-gara sikap lembek dan penakut SBY. Contoh kasus, kita selalu kalah dalam re-negosiasi kontrak karya pertambangan seperti kasus Freeport, Newmount, ExxonMobil dan lain-lain. Juga kasus perbankan dan telekomunikasi seperti kasus Indosat.
5. Meski kita berhasil keluar dari jerat hutang IMF, ternyata hutang RI selama pemerintahan SBY tetap tinggi. Menurut ekonom Econit, Hendri Saparani, hutang luar negeri kita (dari G to G) selama pemerintahan SBY diam-diam bertambah sebesar Rp 400 triliun. Padahal di mana-mana orang-orang kepercayaan SBY selalu berkoar bahwa hutang RI berkurang banyak. Dan masih ada isu lain bahwa kita bisa lolos dari hutang IMF karena dikonversi menjadi hutang ADB.
6. Dengan dana APBN sebesar Rp 1000 triliun lebih setiap tahun ternyata tidak banyak prestasi pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintahannya. Infrakstuktur yang dibangun pun jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Lalu dana yang dikucurkan untuk KUR, PNPM, BOS, BLT pun segitu saja jumlahnya. Lalu uang sebanyak itu dipakai buat apa? Padahal pada pemerintahan- pemerintahan sebelumnya dana APBN kita tidak lebih dari Rp 400 triliun.
7. Harga-harga sembako dan kebutuhan rumah tangga selama pemerintahan SBY selalu tidak stabil dan cenderung naik setiap saat/bulan, sehingga hal ini sangat memusingkan kepala ibu-ibu rumah tangga yang anggaran belanja bulanannya sangat pas-pasan, terutama ibu-ibu dari kalangan menengah ke bawah. Contohnya, harga beras saat ini pada kisaran Rp 4000-5000/kg padahal sebelum SBY harganya Rp 1.500-2.500/ kg. Harga telur sekarang pd level Rp 13.000-14..000/ kg padahal sebelum SBY harganya Rp 7.000-14.000/ kg. Harga ayam potong Rp 21.000-22.000/ kg padahal sebelumnya Rp 12.000-13.000/ kg. Harga minyak goreng Rp 12.000/liter padahal sebelumnya Rp 6.000/liter, dan masih banyak lagi. Inilah akibat dari SBY yang tidak bisa mengendalikan gerakan Menteri Perdagangan, yang kebijakannya sangat tidak pro-rakyat.
8. Meski harga-harga komoditas pertanian di pasaran selalu naik, seperti harga gabah/padi, sayuran, dan buah-buahan tapi yang menikmati bukanlah para petani, melainkan justru para pedagang/makelar/ distributor. Para petani tetap saja hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan, karena harga-harga komoditas tersebut di tingkat petani tetap saja rendah/kecil.
9. Tidak mampu menuntaskan Agenda Reformasi bahkan terkesan stagnan (jalan di tempat). Contohnya reformasi birokrasi hingga kini tidak jalan. Pungli, suap, sogokan masih saja langgeng di pusat-pusat pelayanan publik, seperti KTP, SIM, STNK, pajak, PLN, bea cukai, kir kendaraan, dan lain-lain.
10. Regim SBY terkesan mempetieskan/ menghentikan Kasus BLBI dengan dalih sangat sulit mengumpulkan alat bukti. SBY malah diketahui berteman akrab dengan pengusaha yang terjerat kasus BLBI, yaitu David Nusa. Padahal total uang negara yang dirampok pengusaha/konglomerat busuk sebesar Rp 600 triliun. Sementara uang yang berhasil dikumpulkan oleh KPK baru sekitar Rp 600 miliar.
Garda Bangsa: Seluruh Rezim di Indonesia Neolib
Rabu, 27 Mei 2009 - 18:28 wib
Muhammad Saifullah - Okezone
Foto: Kader Garda Bangsa Demo di Bundaran HI
JAKARTA - Isu neo liberalisme yang mencuat menjelang Pilpres 2009 sangat disayangkan Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa.
Polemik tersebut sangat kontraproduktif karena fakta sejarah mencatat semua rezim yang pernah berkuasa di Indonesia sejak orde baru hingga era reformasi menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme.
"Seluruh rezim di Indonesia sejak orde baru menerapkan sistem ekonomi leberalisme. Karena itu, neoliberalisme harus dihadapi bersama secara structural constrain Indonesia sebagai negara bangsa, bukan sekedar pembunuhan karakter menjelang Pilpres 2009 semata," ujar Ketua Umum Garda Bangsa Eman Hermawan dalam rilisnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (27/5/2009).
Tolak ukur dari madzab neolib, terang Eman, adalah adanya pasar bebas dan privatisasi atau penjualan aset negara. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, maka periode pemerintahan 2001-2004 merupakan pemerintahan paling neolib karena pemerintahannya sangat mengandalkan privatisasi BUMN.
Saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintahan sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI, juga dijual dengan sangat murah, hanya sekira 20 persen dari total nilai BLBI. Buktinya BUMN seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah dan lain-lain diprivatisasi.
Selama tiga tahun pemerintahan periode ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2001, Rp7,7 triliun pada 2002, dan Rp7,3 triliun pada tahun 2003. "Oleh karena itu tadi siang kami menggelar aksi di Bundaran HI untuk meluruskan pemahaman tentang neoliberalisme," pungkasnya.
Hak Angket Tak Akan Mengarah ke Impeachment
Rabu, 27 Mei 2009 - 17:06 wib
JAKARTA - Partai Demokrat yakin persetujuan hak angket yang disampaikan tiga partai mitra koalisinya, PPP, PAN, dan PKB tidak mengarah pada upaya melengserkan presiden secara konstitusional (impeachment).
"Oh tidak, enggak ada soal impeachment," ujar salah satu petinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/5/2009).
Andi juga menolak sejumlah keputusan partner koalisinya yang terkesan bakal mengalihkan dukungan mereka ke pasangan calon lain selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Seperti keputusan Amien Rais yang memberikan kebebasan kepada kadernya untuk memilih pasangan capres mana pun.
"Yang saya baca dalam rakornas PAN kemarin, mereka PAN menegaskan untuk tetap mendukung SBY-Boediono dan tetap berkoalisi dengan PD. Yang saya tahu beliau (Amien) juga akan contreng SBY-Boediono," imbuhnya.
Alhasil, Andi optimistis, persoalan hak angket itu hanya reaksi dari semua partai yang memang menginginkan daftar pemilih tetap lebih disempurnakan menjelang pilpres mendatang.
"Jadi (Impeachment) itu enggak ada. Sebentar lagi pemilu, silahkan pilih mana yang Anda suka," pungkasnya. (okezone.com)
Kamis, 14 Mei 2009
Mulai Validasi DPT Pilpres
"Harus ditekankan kepada masyarakat bahwa DPT yang sudah berulangkali divalidasi untuk pileg masih bisa berubah menjelang Pilpres Juli mendatang," kata Abdurrokhim, salah satu anggota KPU Kota yang bertugas di Pokja Pendataan Pemilih.
Dia menyebut angka 136. 995 untuk DPT pileg lalu. Berarti, masih ada kemungkinan data itu berubah. Apalagi, menjelang dimulainya pileg lalu ada persoalan yang mencuat terkait akurasi DPT pileg.
Itu sebabnya, meski belum bisa meninggalkan tugas untuk menuntaskan pileg, KPU Kota sudah kembali harus bekerja maraton memulai agenda kegiatan penting menyambut pilpres.
Langkah prioritas mereka pada tahap awal ini, menurut Rokhim adalah melakukan validasi DPT. KPU sendiri sudah menurunkan tim khusus sebagai petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan.
Dalam tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya petugas yang melakukan jemput bola dengan cara verifikasi data. Tapi, KPU mengimbau warga kota yang merasa pada pileg lalu namanya belum tertera di DPT, juga proaktif mengikuti tahapan validasi di tingkat kelurahan.
"KPU sudah mulai menempelkan DPT untuk Pilpres Juli 2009 di semua kantor kelurahan wilayah kota. Pengumuman itu ditempelkan secara terbuka, sehingga bisa dengan mudah diketahui masyarakat setempat," jelas Rokhim lagi.
Soal validasi DPT pilpres ini, Ketua KPU A. Hamid juga menyebut ada langkah-langkah praktis yang bisa ditempuh warga yang ingin memastikan namanya tercantum dalam DPT.
Pertama, dia menyarankan semua warga untuk memeriksakan namanya pada pengumuman yang sudah dibeber di kelurahan. "Bila tahu namanya tidak tercantum, segera mendaftarkan diri dengan menunjukkan KTP, dan KK ke kantor kelurahan," ujarnya.
Setelah 11 Mei, hasil pendaftaran itu sudah bisa diperiksa lagi. Jika masih saja belum tercantum, ada kesempatan berikutnya untuk mendaftarkan diri.
Hamid menyarankan warga yang belum tercatat setelah 11 Mei untuk mencari petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Segera minta namanya dicatat.
"Pada 17 Mei periksa sekali lagi. Jangan mutung, kalau masih saja terlewat. Eman-eman kalau sampai suara untuk capres yang diidam-idamkan tidak bisa diaspirasikan. Harus mau repot, kalau tidak mau haknya dicopot," tegas Hamid.
SBY: Kok Banyak Wartawan Ya?
Usai Pemilu Legislatif, parpol saling adu strategi untuk merencanakan koalisi menjelang Pilpres 2009. Tak mau
kehilangan momen, para jurnalis memburu berita-berita yang terkait dengan pergerakan-pergerakan partai menjelang
koalisi.
Presiden SBY mengaku terus dibuntuti wartawan di detik-detik menjelang Pilpres yang akan berlangsung pada 8 Juli
2009. Bahkan, saat berangkat ke Istana di pagi hari pun, banyak wartawan yang menongkrongi kediaman SBY di
Cikeas, Bogor.
"Menjelang koalisi kok makin banyak wartawan ya?" tanya SBY kepada wartawan sesaat sebelum memimpin rapat
terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara,
Jakarta, Selasa 21 April 2009.
"Waktu pagi-pagi saat berangkat, sudah banyak wartawan yang mensyuting saya," tutur SBY disambut tawa para
jurnalis.
Usai memimpin rapat terbatas soal sembako, SBY akan mempersilakan wartawan untuk menanyakan berbagai
perkembangan politik menjelang pilpres, terutama masalah rencana-rencana koalisi.
"Sekarang bahas masalah pengendalian harga dulu. Politiknya nanti saja!" ujar SBY menutup pembicaraan dengan
wartawan. (Anto)
Usai Pemilu Legislatif, parpol saling adu strategi untuk merencanakan koalisi menjelang Pilpres 2009. Tak mau
kehilangan momen, para jurnalis memburu berita-berita yang terkait dengan pergerakan-pergerakan partai menjelang
koalisi.
Presiden SBY mengaku terus dibuntuti wartawan di detik-detik menjelang Pilpres yang akan berlangsung pada 8 Juli
2009. Bahkan, saat berangkat ke Istana di pagi hari pun, banyak wartawan yang menongkrongi kediaman SBY di
Cikeas, Bogor.
"Menjelang koalisi kok makin banyak wartawan ya?" tanya SBY kepada wartawan sesaat sebelum memimpin rapat
terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara,
Jakarta, Selasa 21 April 2009.
"Waktu pagi-pagi saat berangkat, sudah banyak wartawan yang mensyuting saya," tutur SBY disambut tawa para
jurnalis.
Usai memimpin rapat terbatas soal sembako, SBY akan mempersilakan wartawan untuk menanyakan berbagai
perkembangan politik menjelang pilpres, terutama masalah rencana-rencana koalisi.
"Sekarang bahas masalah pengendalian harga dulu. Politiknya nanti saja!" ujar SBY menutup pembicaraan dengan
wartawan. (Anto)
Langganan:
Postingan (Atom)
