Jumat, 12 Juni 2009

inilah kebobrokkan pemerintahan sekarang.....

- [http://www.youtube.com/watch?v=O7suc4D4ZB0]

- [http://www.youtube.com/watch?v=OJFAs_FrelM]

- [http://www.youtube.com/watch?v=S7sDrst1g5I]

- [http://www.youtube.com/watch?v=QxoWl3f5S6I]

- [http://www.youtube.com/watch?v=y_otY6tbSS4]

- [http://www.youtube.com/watch?v=hAPLy2Sf-_A]

Minggu, 07 Juni 2009

SBY-BOEDIONO Dilaporkan Bawaslu Ke Mabes POLRI

Calon Presiden SBY dan Tim Kampanye nya dilaporkan Bawaslu ke Mabes Polri, karena diduga melakukan pelanggaran jadwal kampanye terkait acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta pada 30 Mei 2009.

http://www.tvone.co.id/arsip/view/15540/2009/06/08/sbyboediono_dilaporkan_bawaslu_ke_mabes_polri

Tiap Tahun, Utang Pemerintah Naik Rp 100 Triliun


Jakarta - Utang pemerintah dalam kurun empat tahun terakhir rata-rata meningkat sekitar Rp 100 triliun per tahun. Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri maupun surat berharga. Demikian ditegaskan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy.Kepada harian Merdeka, beberapa waktu lalu, Ichsanuddin mengungkap, utang pemerintah pada tahun 2004 sebesar Rp 1.275 triliun. Sementara awal tahun 2009 melonjak menjadi Rp 1.667 triliun."Jika diambil rata-rata, maka dalam empat tahun terakhir, utang pemerintah mencapai Rp 100 triliun per tahun," kata mantan anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar tersebut.Komposisinya, tambah Ichanuddin, pinjaman luar negeri meningkat dari Rp 613 triliun menjadi Rp 764 triliun. Sementara surat berharga negara meningkat dari Rp 662 triliun menjadi Rp 920 triliun."Melihat fakta-fakta itu, maka klaim pemerintah bahwa utang kita sudah menurun, salah besar," kata pengamat ekonomi yang selama ini dikenal suka bicara apa adanya tersebut.Sebagai perbandingan: selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, jumlah utang sebesar Rp 1.500 triliun, atau hanya meningkat sekitar Rp 46.875 triliun per tahun. Sementara di era pemerintahan Megawati selama 3.5 tahun, utang cuma meningkat Rp 12 triliun, atau 4 triliun per tahun.


Jumat, 05 Juni 2009

Kampanye JK-Win di Semarang Dihentikan

SEMARANG - Kampanye capres-cawapres JK-Wiranto yang bertajuk Sahabat Muda JK-Win sore tadi dihentikan oleh Panwas Kota Semarang. Ditandaskan oleh Ketua Panwas Kota Semarang Yunan Hidayat, acara tersebut tidak memiliki izin.
Setelah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Semarang ternyata Tim JK-Win belum menyerahkan daftar tim juru kampanye. "Lha kok sekarang melakukan kampanye di sini padahal belum memiliki tim jurkam," jelas Yunan Hidayat.
Acara yang digelar di taman Rumah Susun Pekunden Semarang itu juga dihadiri oleh putri bungsu Jusuf Kalla, Chairunisa Jusuf Kalla.
Saat acara tersebut dihentikan Chairunisa Jusuf Kalla sempat menemui Ketua Panwas Kota Semarang. Namun setelah itu dia langsung meninggalkan lokasi.
Sebelumnya Chairunisa Jusuf Kalla sempat berkata bahwa acara ini bertujuan untuk menjadi wadah pemilih pemula yang ingin memilih JK-Win.
Sahabat Muda JK-Win ini merupakan upaya untuk merangkul anak-anak muda pendukung JK dalam sebuah organisasi, kata Chairunisa Jusuf Kalla.
Sementara itu Yunan Hidayat menyatakan baru menghentikan acara yang sudah berlangsung sejak siang tadi itu karena Panwas harus terlebih dahulu koordinasi dengan KPU.
"Kami harus tanya dulu pada KPU Kota Semarang apakah JK-Win sudah menyampaikan tim jurkam. Dan ternyata baru dijawab oleh Ketua KPU tadi sore karena dia sedang di Jakarta. Begitu tahu kalau belum memiliki tim jurkam, ya langsung kami hentikan," jelas Yunan.
Ditambahkan Yunan kegiatan yang berupa pentas musik ini bukan termasuk kampanye rapat umum tapi suatu bentuk lain. Namun jelas ini melanggar karena sudah melakukan kampanye dengan memaparkan visi misi, membagikan buku JK-Wiranto dengan slogannya Lebih Cepat Lebih Baik yang berisi kiprah JK serta program unggulan yang ditawarkan kedua pasang capres-cawapres tersebut.
"Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk dan ada juga ajakan untuk memilih JK-Win," ujarnya.
Di tempat yang sama Prameswari Sadono, Ketua Panitia Sahabat Muda JK-Win, membantah jika acara ini dikatakan sebagai kampanye liar.
"Ini hanya deklarasi Sahabat Muda JK-Win. Bukan kampanye. Apalagi kami sudah minta ijin pada KPU Jateng," kata Prameswari. (fit)


http://pemilu.okezone.com/read/2009/06/05/268/226630/kampanye-jk-win-di-semarang-dihentikan

Prabowo Soroti Anggaran Pertahanan

JAKARTA - Calon wakil presiden pasangan Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subiyanto, menyoroti masalah anggaran pertahanan negara.
Di hadapan massa Front Persatuan Pembela Prabowo di Jalan Paus, Rawamangun, Jakarta Timur, Prabowo mengatakan anggaran pertahanan Indonesia harus kuat untuk menjaga kedaulatan NKRI.
"Untuk menjaga kedaulatan, pertahanan harus kuat dan juga keuangan harus kuat," ujar Prabowo, Jumat (5/6/2009).
Ditegaskannya, Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk pengadaan senjata dan memperkuat pertahanan, terutama di perairan Nusantara. "Jangan lagi ada pemborosan keuangan negara. Lebih baik untuk memperkuat pertahanan negara," imbuh Prabowo.
Menurutnya, selama 12 tahun Indonesia mengalami kebocoran sebesar Rp2.400 triliun, atau Rp2 triliun setiap tahunnya. Prabowo yakin, suatu saat Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik.
Acara deklrasi FPPP selesai sekira pukul 14.10 WIB. Prabowo meninggalkan lokasi sekira pukul 16.35 WIB. (nov)

http://pemilu.okezone.com/read/2009/06/05/268/226599/prabowo-soroti-anggaran-pertahanan

Kampanye SBY-Boediono Dinilai Mirip Gaya Obama

Jumat, 5 Juni 2009 19:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Konsep pendeklarasian pasangan calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, pertengahan bulan lalu, disebut-sebut mirip dengan pendeklarasian capres-cawapres AS, Barack Obama-Joe Biden di Illinois pada bulan Agustus 2008.
Hal yang sama terjadi pada kampanye perdana SBY dalam bentuk pidato politik, Kamis (4/6) lalu di PRJ, Kemayoran, Jakarta. Pantauan Kompas.com, tidak hanya penataan tempat saja yang sama, bahkan juga konsep acara dan desain poster dan spanduk yang dibentangkan.
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, pihaknya memang menyelenggarakan kampanye modern dan berstandar internasional. Menurutnya, model kampanye yang dilaksanakan di AS, dan juga di Eropa dan Afrika, merupakan bentuk yang sederhana, modern, tertutup, dan terbatas. "Sudah tidak zaman lagi kampanye model arak-arakan dan rapat akbar, serta menyampaikan pesan-pesan retorika di tengah lautan massa," ujarnya, Jumat (5/6) di Bravo Media Center, Jakarta.
Andi menambahkan, konsep kampanye ini akan diterapkan pada kampanye SBY-Boediono di daerah-daerah. "Kami menggunakan ruang-ruang pertemuan atau lapangan bulu tangkis," ujarnya. Rapat akbar, ia melanjutkan, hanya diselenggarakan satu kali, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 4 Juli mendatang.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/05/19081816/Kampanye.SBY-Boediono.Dinilai.Mirip.Gaya.Obama

Hasil Survei LSI Dinilai Menyesatkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapat tanggapan berbeda dari masing-masing tim kampanye pasangan calon presiden. Juru Bicara pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, menilai, hasil jajak pendapat LSI tidak dapat dipercaya. Alasannya, karena survei didanai oleh Tim Sukses SBY-Boediono. Survei tersebut tentu menjadi bagian dari desain besar upaya pemenangan SBY-Boediono.
Pada survei terakhir LSI, SBY-Boediono dinyatakan akan memenangkan pemilu dalam satu putaran karena meraih 70 persen suara pemilih. Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo meraih 18 persen suara. Terakhir, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto hanya meraih tujuh persen suara.
Sekretaris Tim Kampanye Mega-Prabowo, Hasto Kristanto, menyatakan, hasil survei masih akan sangat dinamis dalam satu bulan terakhir. Dari survei terlihat bahwa jumlah pemilih yang masih belum menentukan pilihan atau swing voters masih sangat besar. Makanya, posisi para kandidat masih akan sangat dinamis.

http://www.metrotvnews.com/

Kamis, 04 Juni 2009

Prabowo Siap Pimpin Pasukan Pertahankan Ambalat

BANDUNG - Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya kembali untuk menjadi seorang prajurit tentara jika Indonesia berperang melawan Malaysia dalam mempertahankan perbatasan Ambalat.
"Saya siap menjadi prajurit kembali. Pangkatnya tidak perlu tinggi-tinggi, cukup menjadi komandan kompi," ujar Prabowo kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan pedagang Pasar Caringin, Bandung, Kamis (4/6/2009).
Menurutnya, perairan Indonesia di kawasan perbatasan kerap dilewati kapal tentara Malaysia. Hal ini dikarenakan angkatan bersenjata Negeri Jiran sudah mengetahui kekuatan perang Indonesia. "Saya tidak tahu apakah mereka meledek kita atau nantang," tandasnya.
Jika dipercaya menjadi wakil presiden, Prabowo mengaku akan lebih memperhatikan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Sekarang ini alutsista kurang diperhatikan karena anggaran negara masih bocor," pungkas mantan Pangkostrad tersebut.(teb) (Raka Zaipul/Koran SI/mbs)

http://news.okezone.com/read/2009/06/04/1/226146/prabowo-siap-pimpin-pasukan-pertahankan-ambalat

Rabu, 03 Juni 2009

Megawati Kunjungi Prita di Lapas

Megawati tiba di Lapas Wanita Tangerang sekitar pukul 15.00 WIB, dan bertemu dengan Prita selama sekitar 40 menit. Usai bertemu Prita, Megawati meminta pihak terkait untuk segera membebaskan Prita. "Boleh saja orang kalau tidak nyaman menuntut, tetapi jangan langsung dibawa ke tempat penahanan," ucap Mega.

Megawati bahkan mengerahkan kuasa hukumnya untuk membantu pembebasan Prita. Menurut Megawati, kasus Prita ini merupakan gambaran masalah hukum di Indonesia. Prita ditahan akibat menulis email mengenai pelayanan RS Omni Internasional, Tangerang. (LUC)

http://berita.liputan6.com/politik/200906/232137/Megawati.Kunjungi.Prita.di.Lapas

Deklarasi Damai Pilpres Digelar di TMII

JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi salah satu opsi lokasi pelaksanaan deklarasi damai Pilpres 2009 yang akan dihelat pada tanggal 10 Juni mendatang.

Adapun alternatif lokasi pilihan lain adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. "Ancer-ancer tempatnya di Kantor KPU atau TMII," ujar anggota KPU I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (3/6/2009).

Deklarasi damai Pilpres 2009 akan digelar dilokasi tertutup. Dalam acara itu setiap pasangan capres-cawapres akan diberi waktu berorasi 10 menit. "Setelah itu kami persilakan mereka menampilkan atraksi budaya," terangnya.

Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, massa yang hadir akan dibatasi sebanyak 500 orang. "Untuk dana acara akan disesuaikan dengan anggaran yang ada," pungkasnya.

http://pemilu.okezone.com/read/2009/06/03/267/225816/deklarasi-damai-pilpres-digelar-di-tmii

Selasa, 02 Juni 2009

Prabowo Penyumbang Dana Terbesar Kampanye Pilpres


Bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto tercatat sebagai penyumbang dana terbesar untuk kampanye pilpres 2009 bagi pasangan Megawati-Prabowo yaitu Rp15,005 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Selasa, mengungkapkan, penyumbang terbesar dana kampanye pasangan Megawati-Prabowo berasal dari pasangan bakal capres dan cawapres yang bersangkutan.
"Dana terbesar berasal dari yang bersangkutan sendiri. Prabowo tercatat menyumbangkan Rp15,005 miliar dan kemudian Megawati Rp5 miliar," katanya saat mengumumkan jumlah penerimaan dana kampanye pasangan capres-cawapres.
KPU telah menerima laporan penerimaan dana kampanye dari pasangan calon dan tim kampanye pada Senin 1 Juni 2009. Dari hasil laporan yang disampaikan tersebut, jumlah penerimaan dana kampanye dari bakal capres-cawapres nomor urut satu yaitu Megawati-Prabowo adalah Rp20,005 miliar.
Kemudian penerimaan dana kampanye pasangan bakal capres dan cawapres nomor urut dua yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yaitu Rp20,3 miliar. Sedangkan penerimaan dana kampanye pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yaitu Rp10,25 miliar.
"Dalam laporan penerimaan dana kampanye yang disampaikan ke KPU tersebut sudah dilengkapi dengan sumbernya," katanya.
Ketika diminta untuk membacakan nama penyumbang terbesar dana kampanye bagi pasangan SBY-Boediono, Ketua KPU menyebutkan nama PT Shohibul Barokah sebagai penyumbang dengan nilai terbesar yaitu Rp5 miliar. Selain, itu ada juga PT Tri Manunggal Cipta Abadi yang menyumbang sebesar Rp3,5 miliar.
"Sumbangan pribadi juga ada," katanya.
Sementara itu, sumber dana kampanye pasangan JK-Wiranto terbesar berasal dari partai yaitu Golkar dengan nilai sumbangan Rp7 miliar dan Hanura Rp3 miliar.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres 2009, dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp1 miliar sedangkan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah dibatasi paling banyak Rp5 miliar.
Sedangkan sumbangan yang berasal dari capres dan cawapres yang bersangkutan, kata Hafiz, tidak ada batasnya.
Pasangan calon dan tim kampanye di tingkat pusat diharuskan melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU satu hari sebelum dimulai kampanye dan satu hari setelah berakhirnya kampanye.
Laporan penerimaan dana kampanye tersebut harus mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Dalam UU 42/2008 tersebut juga mengamanatkan agar KPU mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap pasangan calon kepada masyarakat melalui media massa satu hari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.


JK-Win Dekati Kaum Muda Nusantara

JAKARTA—Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Jusuf Kalla-Wiranto, bakal mengawali masa kampanyenya dengan melakukan pendekatan terhadap kaum muda. Rabu (3/6) sore, JK-Wiranto dijadwalkan bertemu dengan Aliansi Muda Nusantara, di kediaman pribadi JK di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jakarta.
Juru bicara JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, pertemuan dengan Aliansi Muda Nusantara tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen capres/cawapres dari Partai Golkar dan Hanura untuk lebih memajukan kreativitas dan kemandirian pemuda Indonesia.“Aliansi ini tadinya merupakan mantan aktivis KNPI di seluruh Indonesia. Ada perwakilan sebanyak 500 sampai 1.000 orang yang akan bertemu Pak JK besok,” kata Yuddy kepada Republika, Selasa (2/6).
Dia menjelaskan, sebagai wadah pemersatu organisasi kepemudaan di Indonesia, KNPI terdiri dari berbagai kelompok pemuda yang berdiri secara mandiri. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kalangan santri, profesional, pengusaha muda, seniman, olahragawan, dan kaum cendikiawan terpelajar.“Kelompok-kelompok mandiri inilah yang membentuk Aliansi Muda Nusantara dan sudah komitmen untuk mendukung JK-Wiranto,” ucap Yuddy.
Dikatakan, JK-Wiranto sudah mempunyai konsep pengembangan kreativitas dan kemandirian kaum muda Indonesia yang terbagi ke dalam dua konsep besar, yaitu konsep jangka pendek dan konsep jangka panjang.Di antara keseluruhan konsep yang dimiliki pasangan JK-Wiranto, lanjut Yuddy, adalah merevitalisasi fungsi kementerian negara pemuda dan olahraga.
Menurut Yuddy, fungsi kementerian pemuda tersebut harus lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang mampu mewujudkan kemajuan kreativitas kaum muda di berbagai bidang.“Kita tidak bilang yang sekarang jelek, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kinerja lebih cepat lagi. Tanpa perbaikan dan kecepatan, kaum muda Indonesia terancam semakin tertinggal dengan kaum muda negara lain,” tandas Yuddy. ade/kpo

http://republika.co.id/berita/54005/JK_Win_Dekati_Kaum_Muda_Nusantara

Senin, 01 Juni 2009

Prabowo: Indonesia Diremehkan karena Miskin

Senin, 1 Juni 2009 21:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Prabowo Subianto menilai sengketa kawasan perbatasan di Ambalat dengan Malaysia salah satunya terjadi lantaran kekuatan armada perang TNI tidak lagi ditakuti lantaran minimnya alokasi anggaran pertahanan yang mampu diberikan pemerintah.
Minimnya alokasi anggaran berdampak kemudian pada kemampuan TNI menyediakan dan memelihara peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) mereka. Padahal, upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo, Senin (1/6), seusai hadir dalam acara peringatan delapan windu hari lahir Pancasila di Hing Puri Fatmawati , yang juga kediaman putra bungsu Proklamator RI Ir Sukarno, Guruh Sukarno Putra.
"Saya minta kearifan dari para pemimpin kedua belah pihak, terutama Malaysia. Namun tetap persoalan kedaulatan dan keutuhan NKRI seharusnya menjadi harga mati. Saya berharap untuk masalah ini akan ada penyelesaian yang sebaik mungkin," ujar Prabowo.
Lebih lanjut Prabowo mengingatkan, Indonesia memang sering dilecehkan oleh negara-negara lain, terutama sejumlah negara tetangga, lantaran posisi Indonesia yang secara ekonomi masuk dalam kategori lemah. Hal itu berdampak kemudian pada kemampuan pertahanannya.
Menurut Prabowo, ada hubungan yang sangat erat antara sektor ekonomi dan pertahanan. Jika perekonomian suatu negara kuat maka pertahanannya pun dipastikan juga berada dalam kondisi kuat lantaran negara itu mampu mengadakan teknologi persenjataan yang dibutuhkan.
"Dengan begitu sangat urgent bagi Indonesia kembali memperkuat perekonomiannya. Sekarang ini ada banyak kekayaan kita yang tidak lagi kita kuasai. Akibatnya, banyak negara meremehkan karena Indonesia dianggap miskin dan tidak punya apa-apa. Tambah lagi kemarin banyak pesawat TNI kecelakaan," ujar Prabowo.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/01/21150449/prabowo.indonesia.diremehkan.karena.miskin.

Deklarasi Mega-Prabowo di Sumsel Juga di Tempat Kumuh


Palembang - Sama halnya seperti deklarasi pasangan Mega-Prabowo di Jakarta beberapa waktu lalu, deklarasi Tim kampanye Mega-Prabowo Sumatra Selatan bakal digelar di tempat kumuh. Tapi tempatnya belum diketahui.
Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Mega-Prabowo, Darmadi Djufri di Palembang, Senin (01/06/2009), ada tiga kriteria tempat yang bakal dipakai untuk deklarasi. Tempat itu harus kumuh, tempat wong cilik, dan tempat masyarakat yang butuh perubahan. Namun saat ini belum dipastikan waktunya. Yang jelas dalam waktu dekat ini dan dilakukan di Palembang.
“Kita berharap Mega-Prabowo bisa hadir atau paling tidak salah satu dari kedua orang calon itu,” kata Darmadi.
Sementara agenda kampanye untuk Mega-Prabowo menurut Darmadi belum ada sampai saat ini. Namun, tim kampanye tetap menggalang konsolidasi dengan tim kampanye daerah berikut dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung pasangan Mega-Prabowo. Di antara kelompok yang mendukung itu adalah HKTI, kelompok mahasiswa, kelompok pengajian, Pemuda Demokrat Indonesia, Marhaen Center dan lainnya.
“Di luar itu masih ada kelompok masyarakat yang ingin begabung dalam tim pemenanganMega-Prabowo,” kata Darmadi.( tw / mad )


Inflasi Mei 2009 Sebesar 0,04 Persen

Liputan6.com, Jakarta: Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi pada Mei 2009 sebesar 0,04 persen, inflasi tahun kalender 0,10 persen dan inflasi tahunan 6,04 persen. "Dari 66 kota, 40 kota mengalami inflasi sementara 26 kota mengalami deflasi," kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Senin (1/6).
Inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 1,58 persen dan terendah di Depok 0,01 persen. Sementara deflasi terbesar di Jayapura sebesar 1,23 persen dan terendah di Madiun 0,03 persen. Menurut Rusman, inflasi tahunan turun cukup besar menjadi 6,04 persen dibanding April 2009 sebesar 7,31 persen karena inflasi pada Mei 2008 cukup tinggi, yaitu 1,41 persen.
Rusman menambahkan, inflasi terjadi karena pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. "Jika inflasi pada Juni 2009 nanti juga rendah, maka inflasi tahunan pada Juni 2009 bisa menyentuh lima persen," kata dia. Ia menyebutkan, Juni 2008 dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada Mei 2008 menyebabkan inflasi sebesar 2,46 persen dan pada Juli 2008 1,37 persen.
Sebelumnya BPS mencatat, terjadi deflasi pada April 2009 sebesar 0,31 persen, inflasi tahun kalender 0,05 persen, dan inflasi tahunan sebesar 7,31 persen. Sementara sebelumnya inflasi pada Maret 2009 sebesar 0,22 persen, inflasi tahun kalender 0,36 persen, dan inflasi tahunan sebesar 7,29 persen.(ANS/ANTARA)

3 Mantan Kapolda Dukung JK-Wiranto

JAKARTA - Mulai artis hingga politisi dari tukang karcis sampai purnawirawan TNI-Polri kini mulai buka-bukaan membela siapa dalam pemilihan presiden Juli mendatang. Seperti sore ini di Markas Golkar di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, sebanyak tiga orang mantan Kapolda menyatakan berada di barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto.Ketiganya adalah mantan Kapolda Kalbar, Aceh dan Jateng, Irjen Pol (purn) Chairil Rasyid, mantan Kapolda Sumut Komjen Pol (purn) Togar Sianipar, mantan Kapolda Jabar, dan pernah menjadi Deputi Operasional Kapolri Irjen Pol (purn) Sudirman Ali. Dalam jumpa pers, mereka mengaku dukungan diberikan kepada Jusuf Kalla karena calon presiden dari Partai Golkar itu cepat dalam mengambil tindakan dan memutuskan sesuatu. "Waktu saya sebagai Kapolda Aceh, saat itu terjadi sebagian rakyat di sana ingin memisahkan diri dari NKRI. Ketepatan dan ketegasan Jusuf Kalla mengambil sikap membekas dan terasa bagi saya. Sebagai kapolda, kebijakan itu sangat mendukung pelaksanaan operasi TNI dan Polri di sana," tutur Chairil tanpa merinci, Senin (1/6/2009).Sementara Togar Sianipar memberi contoh saat dirinya menjabat sebagai Kepala BNN, Jusuf Kalla menurutnya telah mengambil sikap dengan tegas dalam menyelesaikan masalah narkoba dan AIDS. "Dulu ada dualisme, tapi beliau bilang dan mengambil keputusan narkoba dan AIDS itu harus sama-sama diselamatkan, JK bilang ambil dan selesaikan keduanya, karena dua-duanya sama-sama penting," kisah Togar. Sudirman punya cerita lain. Dia mengaku terkesan dengan gaya kepemimpinan Jusuf Kalla saat dirinya menangani kasus bom Bali. Ketika itu Sudirman menjabat Deputi Operasi Mabes Polri "Kami harus mengambil langkah dengan cepat mengenai bom Bali. JK dulu masih Menko Kesra, dia itu warga sipil tapi menanggapi dengan cepat mengambil keputusan soal ini (urusan polisi). Pesan ini yang saya tangkap sampai sekarang," katanya. Jusuf Kalla sendiri hanya sedikit-sedikit tersenyum mendengar paparan para sahabat lamanya itu. Mungkin takut dianggap gede rasa, saat mendapatkan kesempatan berbicara, JK tidak terlalu menanggapi soal alasan-alasan dukungan yang dikemukakan para mantan petinggi Polri itu, namun dia hanya membenarkan bahwa mereka mendukung pencalonannya sebaga calon presiden yang berdampingan dengan Wiranto. Sudirman mengklaim, mantan Kapolda yang memberidukungan terhadap Jusuf Kalla-Wiranto ini sebenarnya ada 15 orang namun karena acara dimajukan maka mereka terlambat datang akibat terjebak macet. Mereka mengaku tidak khawatir dianggap tidak netral dalam pemilu sebab status mereka adalah purnawirawan dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil lainnya. (fit)
http://pemilu.okezone.com/read/2009/06/01/268/225136/3-mantan-kapolda-dukung-jk-wiranto

JK: Indonesia Siap Perang Dengan Siapa Saja Yang Mengganggu Teritorial Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia akan tindak tegas Malaysia bila negeri jiran tersebut sengaja melanggar batas wilayah NKRI. Bahkan Indonesia juga siap berperang untuk menjaga wilayah kedaulatannya.

Waspadai Perang Intelijen Mantan Perwira Tinggi Tim Sukses

Senin, 01 Juni 2009 10:45 WIB

JAKARTA--MI: Rakyat perlu mewaspadai adanya perang intelijen yang mungkin dilakukan para mantan perwira tinggi (pati) TNI yang menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). "Jika itu terjadi dan tidak disikapi dengan bijaksana, tidak tertutup akan terjadi kekisruhan pada pemilihan presiden yang akan datang," kata peneliti politik nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli di Jakarta, Senin (1/6).
Selain mencari kebobrokan capres/cawapres yang menjadi rival, perang intelijen juga dikhawatirkan mengarah pada mobilisasi massa untuk menolak hasil yang tidak sesuai keinginan.
Jika itu terjadi, dikhawatirkan terjadi pemanfaatan emosi rakyat untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kekisruhan sebagai protes atas hasil yang didapatkan.
Untuk itu, kata Lili, para mantan pati TNI diimbau tidak memanfaatkan pengaruhnya sebagai mantan petinggi untuk menggunakan instrumen intelijen di kalangan militer nasional. Mereka juga diharapkan dapat menunjukkan sikap kenegarawanan.
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/06/06/77453/3/1/Waspadai-Perang-Intelijen-Mantan-Perwira-Tinggi-Tim-Sukses

JK Tawarkan Kesejahteraan Pesantren
Senin, 01 Juni 2009 pukul 02:28:00

Wakil Presiden Jusuf Kalla menawarkan penambahan anggaran untuk kesejahteraan pesantren, karena lembaga pendidikan tersebut berperan penting dalam menata moralitas bangsa."Peningkatan kesejahteraan para pengasuh pesantren juga patut mendapatkan perhatian," kata Jusuf Kalla ketika meresmikan Pondok Pesantren Darussalam, di Desa Katimoho, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu.
Ia mencontohkan, Pondok Pesantren Darussalam Gresik mempunyai arti penting dalam berperan membantu mencetak moral generasi muda."Saya tadi sudah berpesan kepada Gubenur Jatim untuk membantu Ponpes, dan memberikan anggaran khusus kepada para pengasuh Ponpes di Jatim untuk peningkatan kesejahteraan mereka," katanya.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Muhtadi, berharap Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pondok pesantrennya, terutama bagi kesejahteraan para tenaga pengajar."Kami mengusulkan tunjangan oleh Pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para tenaga pengajar, karena selama ini kondisi mereka belum sejahtera," katanya.
Dalam peresmian Aula Pondok Pesantren Darussalam, turut hadir Wakil Ketua MPR RI, Aksa Mahmud, Gubenur Jatim Soekarwo, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.Selain mengangkat isu kesejahteraan pondok pesantren, Kalla juga berpesan kepada masyarakat Gresik, agar terus meningkatkan produksi pertanian, dan perikanan demi menunjang perekonomian nasional.
Sumber :
http://www.republika.co.id/berita/53609/JK_Tawarkan_Kesejahteraan_Pesantren

Kamis, 28 Mei 2009

Kubu Mega-Prabowo Ajukan Topik Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Debat capres dan cawapres yang dipastikan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya menguntungkan pasangan calon tertentu. Anggota Tim kampanye nasional pasangan Megawati-Prabowo, Arif Wibowo, menyebutkan bahwa lima topik yang dipilih dalam debat tersebut cenderung menguntungkan pasangan SBY-Boediono.
"Lima topik debat kiranya cenderung mengarahkan pada topik-topik kampanye dari salah satu calon, yakni SBY-Boediono yang termuat dalam RKP 2005-2009," kata Arif, Jakarta, Rabu (27/5). Karena itu, kata Arif, perlu dirumuskan topik-topik baru. Pasangan Mega-Prabowo mengusulkan lima topik baru dalam debat ini, yakni, pertama, pemerintahan yang efektif (good governance and clean government) dan negara hukum. 
Kedua, kebudayaan Indonesia, pendidikan nasional, dan pembangunan karakter bangsa dalam menghadapi tantangan global. Ketiga, membangun perekonomian bangsa dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Keempat, pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian, kelima, pembangunan Indonesia lima tahun ke depan, konsep, kebijakan, dan strategi.
Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/27/19590564/kubu.mega-prabowo.ajukan.topik.baru

Mega – Prabowo Besok Deklarasi Ekonomi Kerakyatan Di Solo


Election Channel / Election Update / Kamis, 28 Mei 2009 9:18 WIB
Merasa sukses dalam deklarasi di Tempat Pembuangan Akhir di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) akan kembali menggelar acara serupa di Kota Solo, Jawa Tengah. Deklarasi akan digelar Jumat besok di depan Pasar Gede Harjonagoro, Kota Solo.
Pasar tersebut adalah pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Solo. Deklarasi ini sekaligus sebagai salah satu bentuk komitmen pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu untuk mendeklarasikan salah satu program unggulan mereka, yaitu ekonomi kerakyatan. Deklarasi ini untuk menegaskan kembali perbedaan pasangan Mega-Pro dalam paham ekonomi dengan pemerintahan saat ini: ekonomi kerakyatan melawan ekonomi neoliberal.
Panitia menyediakan 3.000 kursi untuk menampung para pedagang kecil serta petani dalam deklarasi tersebut. Tema ekonomi kerakyatan yang diusung Mega-Pro berhasil memojokkan paham neoliberal yang dinilai akan kembali dijalankan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.(DOR) 
Sumber :
http://www.metrotvnews.com/

Rabu, 27 Mei 2009



10 alasan menuju neraka SBY dan tidak layak dipilih lagi:

1. Karakternya kurang tegas dan selalu ambigu dalam mengambil keputusan untuk persoalan-persoalan strategis. Contohnya, ketika SBY ditekan anggota DPR untuk beberapa kasus legislasi dia cenderung mengalah dan kompromi dengan mereka, padahal dalam Pilpres 2004 dia mendapat mandat dari rakyat lebih dari 60% suara. Kenapa mesti harus kalah dengan DPR? Mungkin ini bisa kita lihat dari profesinya dulu yang lebih banyak ditugaskan sebagai staf administrasi sehingga beliau tidak terbiasa untuk mengambil keputusan yang taktis strategis dalam waktu terbatas.

2. Dalam pemberantasan korupsi selama regim pemerintahannya terkesan “tebang pilih”. Misalnya, jika figur-figur yang akan dijadikan “tersangka” bakal berdampak politis bagi posisinya, maka SBY cenderung mengambil sikap mem'peti-es'kan kasus tersebut. Contohnya, ada beberapa menterinya yang jelas terindikasi kasus korupsi di KPU, Depkumham, Dephut, DPR, dll, tapi terkesan dibiarkan/tidak ditindaklanjuti. Karena, mungkin, nantinya akan berdampak pada posisinya. Sementara untuk kasus dijadikannya tersangka Besannya (yaitu Aulia Pohan) karena SBY sudah dalam posisi terpojok/tidak dapat berkelit lagi, setelah mendapat sorotan dari rakyat dan beberapa pakar hukum. Kenapa proses hukum dalam pemberantasan korupsi sangat lambat sedangkan bila kita tinjau dari segi amanat konstitusi seharusnya perkara korupsi adalah perkara yang harus diprioritaskan dibanding tindak pidana lainnya.

3. Pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 5%-6% selama pemerintahannya ternyata tidak berdampak apa-apa pada rakyat kecil secara mayoritas. Disinyalir yang menikmatinya justru adalah para orang kaya dan pengusaha kelas kakap, karena memang mereka yang sengaja diuntungkan secara politis maupun bisnis oleh kebijakan-kebijakan ekonomi SBY. Inilah akibat fatal dari visi ekonomi “Neo Liberal” yang dianut regim SBY, dan bukan ekonomi “Pro Rakyat”. Ini mungkin berkaitan dengan strategi politiknya ke depan untuk mempertahankan kedudukannya dengan dukungan finansial dari para pengusaha yang diuntungkan olehnya. Dan terbukti, pada pemilu legislatif 9 April lalu Partai Demokrat menjadi pemenangnya. Dan apabila negara kita terus melaju dengan angka pertumbuhan dibawah 2 digit maka untuk selamanya negara ini akan tetap miskin. Hal ini sangat paralel bila dibandingkan dengan pertumbuhan hutang yang semakin tinggi.

4. Terlalu tunduk dengan kemauan pihak asing atau negara-negara donor, sehingga posisi RI seperti didikte oleh mereka. Artinya, harga diri dan martabat kita jatuh di mata cukong-cukong asing tersebut gara-gara sikap lembek dan penakut SBY. Contoh kasus, kita selalu kalah dalam re-negosiasi kontrak karya pertambangan seperti kasus Freeport, Newmount, ExxonMobil dan lain-lain. Juga kasus perbankan dan telekomunikasi seperti kasus Indosat.

5. Meski kita berhasil keluar dari jerat hutang IMF, ternyata hutang RI selama pemerintahan SBY tetap tinggi. Menurut ekonom Econit, Hendri Saparani, hutang luar negeri kita (dari G to G) selama pemerintahan SBY diam-diam bertambah sebesar Rp 400 triliun. Padahal di mana-mana orang-orang kepercayaan SBY selalu berkoar bahwa hutang RI berkurang banyak. Dan masih ada isu lain bahwa kita bisa lolos dari hutang IMF karena dikonversi menjadi hutang ADB.

6. Dengan dana APBN sebesar Rp 1000 triliun lebih setiap tahun ternyata tidak banyak prestasi pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintahannya. Infrakstuktur yang dibangun pun jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Lalu dana yang dikucurkan untuk KUR, PNPM, BOS, BLT pun segitu saja jumlahnya. Lalu uang sebanyak itu dipakai buat apa? Padahal pada pemerintahan- pemerintahan sebelumnya dana APBN kita tidak lebih dari Rp 400 triliun.

7. Harga-harga sembako dan kebutuhan rumah tangga selama pemerintahan SBY selalu tidak stabil dan cenderung naik setiap saat/bulan, sehingga hal ini sangat memusingkan kepala ibu-ibu rumah tangga yang anggaran belanja bulanannya sangat pas-pasan, terutama ibu-ibu dari kalangan menengah ke bawah. Contohnya, harga beras saat ini pada kisaran Rp 4000-5000/kg padahal sebelum SBY harganya Rp 1.500-2.500/ kg. Harga telur sekarang pd level Rp 13.000-14..000/ kg padahal sebelum SBY harganya Rp 7.000-14.000/ kg. Harga ayam potong Rp 21.000-22.000/ kg padahal sebelumnya Rp 12.000-13.000/ kg. Harga minyak goreng Rp 12.000/liter padahal sebelumnya Rp 6.000/liter, dan masih banyak lagi. Inilah akibat dari SBY yang tidak bisa mengendalikan gerakan Menteri Perdagangan, yang kebijakannya sangat tidak pro-rakyat.

8. Meski harga-harga komoditas pertanian di pasaran selalu naik, seperti harga gabah/padi, sayuran, dan buah-buahan tapi yang menikmati bukanlah para petani, melainkan justru para pedagang/makelar/ distributor. Para petani tetap saja hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan, karena harga-harga komoditas tersebut di tingkat petani tetap saja rendah/kecil.

9. Tidak mampu menuntaskan Agenda Reformasi bahkan terkesan stagnan (jalan di tempat). Contohnya reformasi birokrasi hingga kini tidak jalan. Pungli, suap, sogokan masih saja langgeng di pusat-pusat pelayanan publik, seperti KTP, SIM, STNK, pajak, PLN, bea cukai, kir kendaraan, dan lain-lain.

10. Regim SBY terkesan mempetieskan/ menghentikan Kasus BLBI dengan dalih sangat sulit mengumpulkan alat bukti. SBY malah diketahui berteman akrab dengan pengusaha yang terjerat kasus BLBI, yaitu David Nusa. Padahal total uang negara yang dirampok pengusaha/konglomerat busuk sebesar Rp 600 triliun. Sementara uang yang berhasil dikumpulkan oleh KPK baru sekitar Rp 600 miliar.

Garda Bangsa: Seluruh Rezim di Indonesia Neolib

Rabu, 27 Mei 2009 - 18:28 wib
Muhammad Saifullah - Okezone
Foto: Kader Garda Bangsa Demo di Bundaran HI

JAKARTA - Isu neo liberalisme yang mencuat menjelang Pilpres 2009 sangat disayangkan Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa.

Polemik tersebut sangat kontraproduktif karena fakta sejarah mencatat semua rezim yang pernah berkuasa di Indonesia sejak orde baru hingga era reformasi menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme.

"Seluruh rezim di Indonesia sejak orde baru menerapkan sistem ekonomi leberalisme. Karena itu, neoliberalisme harus dihadapi bersama secara structural constrain Indonesia sebagai negara bangsa, bukan sekedar pembunuhan karakter menjelang Pilpres 2009 semata," ujar Ketua Umum Garda Bangsa Eman Hermawan dalam rilisnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (27/5/2009).

Tolak ukur dari madzab neolib, terang Eman, adalah adanya pasar bebas dan privatisasi atau penjualan aset negara. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, maka periode pemerintahan 2001-2004 merupakan pemerintahan paling neolib karena pemerintahannya sangat mengandalkan privatisasi BUMN.

Saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintahan sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI, juga dijual dengan sangat murah, hanya sekira 20 persen dari total nilai BLBI. Buktinya BUMN seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah dan lain-lain diprivatisasi.

Selama tiga tahun pemerintahan periode ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2001, Rp7,7 triliun pada 2002, dan Rp7,3 triliun pada tahun 2003. "Oleh karena itu tadi siang kami menggelar aksi di Bundaran HI untuk meluruskan pemahaman tentang neoliberalisme," pungkasnya.

Hak Angket Tak Akan Mengarah ke Impeachment

Rabu, 27 Mei 2009 - 17:06 wib

JAKARTA - Partai Demokrat yakin persetujuan hak angket yang disampaikan tiga partai mitra koalisinya, PPP, PAN, dan PKB tidak mengarah pada upaya melengserkan presiden secara konstitusional (impeachment).

"Oh tidak, enggak ada soal impeachment," ujar salah satu petinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/5/2009).

Andi juga menolak sejumlah keputusan partner koalisinya yang terkesan bakal mengalihkan dukungan mereka ke pasangan calon lain selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Seperti keputusan Amien Rais yang memberikan kebebasan kepada kadernya untuk memilih pasangan capres mana pun.

"Yang saya baca dalam rakornas PAN kemarin, mereka PAN menegaskan untuk tetap mendukung SBY-Boediono dan tetap berkoalisi dengan PD. Yang saya tahu beliau (Amien) juga akan contreng SBY-Boediono," imbuhnya.

Alhasil, Andi optimistis, persoalan hak angket itu hanya reaksi dari semua partai yang memang menginginkan daftar pemilih tetap lebih disempurnakan menjelang pilpres mendatang.

"Jadi (Impeachment) itu enggak ada. Sebentar lagi pemilu, silahkan pilih mana yang Anda suka," pungkasnya. (okezone.com)

Kamis, 14 Mei 2009

Mulai Validasi DPT Pilpres
PASURUAN - Di tengah kesibukan menunggu hasil perhitungan resmi Pemilu Legislatif (pileg) 2009, KPU Kota Pasuruan mulai melakukan validasi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilpres bulan Juli nanti.

"Harus ditekankan kepada masyarakat bahwa DPT yang sudah berulangkali divalidasi untuk pileg masih bisa berubah menjelang Pilpres Juli mendatang," kata Abdurrokhim, salah satu anggota KPU Kota yang bertugas di Pokja Pendataan Pemilih.

Dia menyebut angka 136. 995 untuk DPT pileg lalu. Berarti, masih ada kemungkinan data itu berubah. Apalagi, menjelang dimulainya pileg lalu ada persoalan yang mencuat terkait akurasi DPT pileg.

Itu sebabnya, meski belum bisa meninggalkan tugas untuk menuntaskan pileg, KPU Kota sudah kembali harus bekerja maraton memulai agenda kegiatan penting menyambut pilpres.

Langkah prioritas mereka pada tahap awal ini, menurut Rokhim adalah melakukan validasi DPT. KPU sendiri sudah menurunkan tim khusus sebagai petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan.

Dalam tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya petugas yang melakukan jemput bola dengan cara verifikasi data. Tapi, KPU mengimbau warga kota yang merasa pada pileg lalu namanya belum tertera di DPT, juga proaktif mengikuti tahapan validasi di tingkat kelurahan.

"KPU sudah mulai menempelkan DPT untuk Pilpres Juli 2009 di semua kantor kelurahan wilayah kota. Pengumuman itu ditempelkan secara terbuka, sehingga bisa dengan mudah diketahui masyarakat setempat," jelas Rokhim lagi.

Soal validasi DPT pilpres ini, Ketua KPU A. Hamid juga menyebut ada langkah-langkah praktis yang bisa ditempuh warga yang ingin memastikan namanya tercantum dalam DPT.

Pertama, dia menyarankan semua warga untuk memeriksakan namanya pada pengumuman yang sudah dibeber di kelurahan. "Bila tahu namanya tidak tercantum, segera mendaftarkan diri dengan menunjukkan KTP, dan KK ke kantor kelurahan," ujarnya.

Setelah 11 Mei, hasil pendaftaran itu sudah bisa diperiksa lagi. Jika masih saja belum tercantum, ada kesempatan berikutnya untuk mendaftarkan diri.

Hamid menyarankan warga yang belum tercatat setelah 11 Mei untuk mencari petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Segera minta namanya dicatat.

"Pada 17 Mei periksa sekali lagi. Jangan mutung, kalau masih saja terlewat. Eman-eman kalau sampai suara untuk capres yang diidam-idamkan tidak bisa diaspirasikan. Harus mau repot, kalau tidak mau haknya dicopot," tegas Hamid.
SBY: Kok Banyak Wartawan Ya?
Usai Pemilu Legislatif, parpol saling adu strategi untuk merencanakan koalisi menjelang Pilpres 2009. Tak mau
kehilangan momen, para jurnalis memburu berita-berita yang terkait dengan pergerakan-pergerakan partai menjelang
koalisi.
Presiden SBY mengaku terus dibuntuti wartawan di detik-detik menjelang Pilpres yang akan berlangsung pada 8 Juli
2009. Bahkan, saat berangkat ke Istana di pagi hari pun, banyak wartawan yang menongkrongi kediaman SBY di
Cikeas, Bogor.
"Menjelang koalisi kok makin banyak wartawan ya?" tanya SBY kepada wartawan sesaat sebelum memimpin rapat
terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara,
Jakarta, Selasa 21 April 2009.
"Waktu pagi-pagi saat berangkat, sudah banyak wartawan yang mensyuting saya," tutur SBY disambut tawa para
jurnalis.
Usai memimpin rapat terbatas soal sembako, SBY akan mempersilakan wartawan untuk menanyakan berbagai
perkembangan politik menjelang pilpres, terutama masalah rencana-rencana koalisi.
"Sekarang bahas masalah pengendalian harga dulu. Politiknya nanti saja!" ujar SBY menutup pembicaraan dengan
wartawan. (Anto)